Tentang kesehatan

Workshop Pengadilan AdHoc Kedokteran di Jakarta 1 Juni 2011

JAKARTA, 25 April 2011. Penyelesaian sengketa medik, khususnya malpraktek yang selalu diadili dalam persidangan Pidana dan dikenakan pasal 359 KUH Pidana masih menimbulkan kontrovesi di lingkungan ahli hukum kesehatan dan kedokteran.

Pertama, pasal 359 adalah pasal umum, sedangkan tindakan medis atau kelalaian medis belum mempunyai dasar peraturan lex spesialis. Sehingga pasal 359 KUH Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum (kelalaian umum dipaksakan pemberlakuannya pada kelalaian khusus medis).

Akibatnya adalah perbuatan kelalaian menabrak orang tanpa SIM disamakan dengan perbuatan kelalaian medis, standarnya harus ditentukan oleh Majelis Kode Etik Kedokteran(MKEK).

Kedua, penerapan peraturan umum KUH Pidana pada tindakan khusus medis menimbulkan persoalan kualifikasi intepretasi dan itu masuk dalam ranah dan kompetensi masyarakat profesi.

Seandainya saja kasus-kasus Malpraktek Medis di adili dalam suatu sistem pengadilan yang secara struktur lebih objektif adalah lebih baik. Pengadilan Adhoc Kedokteran adalah alternatif yang lebih baik, disamping mediasi medis dan arbitrase. Sistem peraturan yang berhubungan dengan kehakiman di Indonesia memungkinkan. Sehingga suatu saat ada pengadilan Adhoc Kedokteran berdampingan dengan pengadilan Adhoc Anak, Niaga dan sebagainya.

Program Magister Hukum Kesehatan Universitas Soegijapranoto, Semarang menggagas Workshop Pengadilan Adhoc Kedokteran di Jakarta pada tanggal 1 Juni 2011. Para dokter harus mengikuti workshop untuk memperkuat pengusulan Pengadilan Adhoc ini, sehingga berbagai persoalan penerapan hukum umum dan pembuktian malpraktek tidak selalu memberatkan dokter.

 

Ditulis oleh : Jerry G. Tambun