Kelompok Peduli Lingkungan dan Para Analis Mengkritik Pelarangan Penebanganan Hutan di Indonesia

Kelompok Peduli Lingkungan dan Para Analis Mengkritik Pelarangan Penebanganan Hutan di IndonesiaJAKARTA, 20 Mei 2011 (AFP) - Para kaum environmentalis mengatakan pada hari Jum'at bahwa moratorium yang lama ditunggu-tunggu tentang penebangan di Indonesia, yang merupakan bagian dari persetujuan iklim bernilai $1 milyar Dollar dengan Norwegia adalah "bencana" bagi hutan dan hanya memiliki peran yang kecil dalam memerangi pemanasan global.

Indonesia melarang penebangan pada hutan-hutan dan lahan gambut primer untuk selama dua tahun pada hari Kamis di bawah persetujuan yang diumumkan di Oslo pada tahun 2010 untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari penggundulan hutan sementara melindungi keanekaragaman hayati yang kaya. Akan tetapi para kaum environmentalis meragukan apakah moratorium yang telah lama ditunggu-tunggu itu dapat menyelamatkan hutan yang penting yang belum dilindungi, atau mengurangi emisi karbon yang besar dari kepulauan nusantara.

"Kami sangat kecewa. Kami peduli dengan hal ini karena hal itu hanya mencakup hutan-hutan dan lahan gambut primer," ungkap Bustar Maitar, juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia. Ia mengatakan bahwa moratorium tersebut seharusnya juga melindungi hutan lahan kayu yang didefinisikan sebagai "hutan alami", namun hutan-hutan ini dibiarkan dirambah oleh perusahaan-perusahaan penebangan.

Chris Lang, seorang penulis blog REDD-monitor yang mengikuti upaya untuk mengurangi emisi rumah kaca dari penggundulan hutan, mengatakan bahwa moratorium tersebut merupakan "bencana bagi hutan-hutan Indonesia, masyarakat adat dan komunitas lokal". Ia mengatakan bahwa surat ketetapan moratorium yang diumumkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari Kamis lalu, lima bulan setelah lewat dari waktu yang seharusnya ditetapkan, berisikan "lubang menganga".

Terdapat pengecualian bagi konsesi penebangan kayu yang sudah ada dan yang hanya memiliki persetujuan prinsip, serta untuk proyek-proyek "perkembangan nasional" seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi dan tanaman pangan utama. Kelompok peduli lingkungan mengatakan bahwa hutan-hutan dari konsesi tersebut menyimpan sejumlah besar karbon, dan memiliki habitat spesies yang terancam punah seperti orangutan dan harimau Sumatra.

Moratorium tersebut berlaku bagi sekitar 88 juta hektar hutan-hutan dan lahan gambut primer, akan tetapi Maitar mengatakan bahwa menurut peta Greenpeace daerah tersebut sebenarnya mencakup 104 juta hektar.

Elfian Effendi, direktur eksekutif kelompok penganalisa kebijakan kehutanan Grenomics, mengatakan bahwa moratorium "masih menciptakan potensi bagi Indonesia untuk menghancurkan hutan alam-nya".

Peraturan ini telah menjadi subyek utama lobi-lobi intensif dari industri pulp, kertas dan kelapa sawit, yang mencoba untuk membatasi jangkauan moratorium dan melindungi konsesi penebangan mereka yang luas.

Agus Purnomo, penasihat Presiden atas perubahan iklim, mengatakan kepada wartawan bahwa penebangan hutan akan dilarang di "hutan-hutan yang belum tersentuh oleh manusia dan belum ada aktivitas konsesi sebelumnya". "Indonesia telah berada di jalur yang benar menuju ke masa depan yang makmur dan berkelanjutan, dan tidak akan kembali ke praktik-praktik di masa lalu yang menghancurkan lingkungan dengan mengorbankan generasi mendatang," katanya.

Moratorium merupakan bagian dari upaya nasional untuk memerangi perubahan iklim melalui skema yang didukung PBB, yang dikenal sebagai Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi (REDD). REDD menjanjikan untuk memperlambat pelepasan gas rumah kaca dari penghancuran hutan dan lahan gambut padat karbon dengan membuat negara-negara kaya membayar negara-negara berkembang untuk melestarikan hutan dan hutan lahan kayu mereka.

Penggundulan hutan yang merajalela merupakan salah satu alasan utama Indonesia menjadi penghasil gas rumah kaca terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan China.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan sasaran untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen sementara pada saat yang bersamaan melipatgandakan produksi kelapa sawit pada tahun 2020. Indonesia sudah menjadi pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia.

 

Sumber: Agence France-Presse - Terjemahan: DokterMu.com